Text

Politik hukum hak atas air

---

Buku yang membahas tcutang hukum yang terkait dcngan sumber daya air di Indonesia masih tergololig langka padahal pengelolaan sumber daya air yang benar Itu sangat penting mengingat air bersih khususnya mcrupakan benda atau barang langka pada suatu daerah atau pada kurun waktu tertentu. Bahkan, diramalkan di masa depan sumber daya alarn ini termasuk sumber daya yang diperebutkan sehIngga dapat memicu terjadinya perang alr (water war). Air sebagai sumber daya alam perlu dlkelola dengan baik oleh karena air merupakan sumber kehidupan di muka bumi Ini. Tanpa air tidak mungkin ada kehidupan. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia dihadapkan pada pengembangan sistem perekonomian nasional Indonesia yang mengalami situasi dilematis. Situasi ini akhirnya berImbas kepada pengelolaan SDA yang dihadapkan pada situasi yang dilematis pula. Dilema tersebut dapat dijelaskan bahwa secara ideal, politik hukum tentang HMN atas sumber daya alam telah diatur dalam UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 33. Negara seharusnya menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga nilai keadilan sosial semestinya tetap menjadi inspirasi konstruksi politik hukum HMN sebagai bagiLan dari Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesla (PSHNI) bidangsumberdayaalam. Buku yang bertajuk: "POLITIK HUKUM HAK ATAS AIR" ini merupakan satu tulisan untuk mengungkapkan keprihatinan sekaligus kegelisahan penulis atas fenomena pengelolaan sumber daya air dI Indonesia sehingga mendorong keinginan agar Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air perlu segera direkonstruksi. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber daya air yang diatur dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) telah diartikan lain olch Pemerintah dari maksud Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan/udiciai Review atas undang-undang tersebut dengan keputusan "conditionally constitutionar UUSDA tetap dianggap konstitusional tetapi bersyarat, yakni sepanjang UUSDA tidak ditafsirkansebagai upaya privatisasi airsecara terselubung.. judicial Review kedua atas UUSDA, MK membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana amar Putusan MK tahun 2005. Demikian putttsan dengan Nomor 85/PUU-X11/2013 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Rabu 18/2 2015. Akhirnya UUSDA berhasil disusun lagi oleh Presiden dan DPR dengan UU No. 17 Tahun 2019. Namun demikian, aroma privatisasi air belum juga dapat dihilangkan dalam UU yang baru ini.

---

Ketersediaan

B02032

B-Hukum PO SU

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

B-Hukum PO SU

Penerbit

Yogyakarta : Thafa Media.,

Deskripsi Fisik

xiii, 380 halaman : ilustrasi ; 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-5589-40-9

Klasifikasi

B-Hukum

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi 1

Subjek

Buku Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Prof. Dr. Suteki, S. H., M.Hum

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar