Image of Mengamandemen ketentuan yang tidak dapat diamandemen dalam konstitusi RI / Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., Febriantoro Suardy, Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A.

Text

Mengamandemen ketentuan yang tidak dapat diamandemen dalam konstitusi RI / Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., Febriantoro Suardy, Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A.

setiap norma hukum yang tercantum dalam konstitusi tidak pernah dapat bertahan selamanya menghadapi dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Namun, konstitusi sebagai dasar negara juga dimaksudkan agar dapat bertahan, lekang dalam periode waktu yang lama, terlebih sudah banyak literature negara yang menyebutkan sebuah konstitusi memiliki identitas yang bersifat begitu fundamental terhadap eksistensi konstitusi tersebut. Oleh karena itu, sekalipun konstitusi memiliki pasal yang mengatur perubahan biasanya ada satu atau lebih ketentuan yang tidak dapat “disentuh” oleh lembaga legeslatifnya dalam melakukan perubahan. Keberadaan ketentuan yang tidak dapat diubah atau yang biasa disebut unamendableprovisions, atau eternal clauses sudah banyak tercantum di berbagai konstitusi Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kententuan yang tidak dapat diubah di Indonesia antara lain : UUd 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 pasca diberlakukannya Ketetapan MPR (Tap MPR) No. I dan IV tahun 1983, UUD NRI 1945( UUD 1945 pasca amandemen).

Ketersediaan
B01663B-Kebijakan Publik ME DWTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
B-Kebijakan Publik ME DW
Penerbit
Yogyakarta : Thafa Media.,
Deskripsi Fisik
x, 236 halaman : ilustrasi ; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-5589-01-0
Klasifikasi
B-Kebijakan Publik
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan 1
Subjek
Buku Kebijakan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar